Web31 Jul 2024 · Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang … Webpenyelenggaraan pemerintahan (zelfbestuur) yang diemban secara demokratis ( Ni Matul Huda, 2009:91). Secara teoritis dan faktual, pembentukan daerah otonom melalui desentralisasi tidak akan menyebabkan terjadinya disintegrasi nasional, tetapi justru kondusif bagi tercapainya integritas nasional.
Politik ketatanegaraan Indonesia - National Library of Australia
Web16 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung, 2009, hal. 83 . Tulisan Hukum JDIH BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo/ I Putu Wahyu Raysmawan 7 stimulus bencana alam nyata atau yang diharapkan tidak ada dampak-dampaknya, yang menyebabkan kerugian atau mengeksploitasi kesempatan-kesempatan yang Webprovinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang 1 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia,dalam Erga Yuhandra, “Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi”, Jurnal Unifikasi, Vol. … navy blue wrestling shoes
[PDF] manajemen keuangan untuk perbaikan manajemen publik …
WebHukum tata negara Indonesia. Ni'Matul Huda. Buku ini membahas masalah ketatanegaraan Indonesia pasca-perubahan UUD 1945. Edisi Ed. Rev, Cet. 6. ... WebPolitik Hukum Pemerintahan Daerah Ni'matul Huda & Sri Hastuti Puspita Sari. 337-362 Pelembagaan Prinsip Dasar Demokrasi dalam Legislasi Peraturan Daerah di Jawa Timur … Web31 Jul 2024 · Josef Mario Monteiro, Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2016) ... Ni’matul Huda, M. Imam Nasef, Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi (Yogyakarta: Kencana, 2024) Saidah, Pengantar Pendidikan” Telaah Pendidikan Secara Global Dan Nasional (Jakarta: Raja Grafindo … navy blue wristlet